Visitasi Praktik Mandiri Keperawatan “Rumah Bunda”

Praktik Mandiri Keperawatan Profesional "Rumah Bunda"

Praktik Mandiri Keperawatan Profesional “Rumah Bunda”

Bantul,PPNI. Pada hari Rabu 2 Oktober 2013, PPNI Kabupaten Bantul melaksanakan visitasi terhadap Praktik Mandiri Keperawatan Profesional “Rumah Bunda” di Sumberan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Visitasi dilakukan dalam rangka pemberian rekomendasi terhadap Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang diajukan pemilik “Rumah Bunda” yakni Sulis Mukaryanah W,S.Kep.Ns.

Proses Visitasi di "Rumah Bunda"

Proses Visitasi di “Rumah Bunda”

Tim PPNI Bantul terdiri dari Ketua Umum, Sri Rejeki Arum, SKM.MM., didampingi  Ketua I, MA Endar Ruspeni,SKM,  Ketua II, Nurul Budi Santosa, S.Kep.Ns, Sekretaris II Christina Endang,S.Kep.Ns, Ka Div Pelayanan Esthi Budi A,S,Kep, Ka Div Organisasi Sihono,S.Kep, serta Ka Div Humas Tri Galih P,S.Kep.Ns.

Sulis Mukaryanah W,S.Kep.Ns, Pemilik "Rumah Bunda"

Sulis Mukaryanah W,S.Kep.Ns, Pemilik “Rumah Bunda”

Dalam visitasi tersebut, Ketua PPNI memberi pengarahan agar pengelola “Rumah Bunda” menjaga profesionalitas perawat dan tetap berpegang teguh pada tugas dan kewenangan perawat. (red)

Owner "Rumah Bunda' Menjawab Pertanyaan Tim Visitasi

Owner “Rumah Bunda’ Menjawab Pertanyaan Tim Visitasi

Ketua PPNI Bantul, Sri Rejeki Arum, SKM.MM, Memberi Pengarahan

Ketua PPNI Bantul, Sri Rejeki Arum, SKM.MM, Memberi Pengarahan

 

Rapat Koordinasi PPNI Bantul

 

Bantul (PPNI). Pada tanggal 18 September yang lalu, PPNI Kab.Bantul mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua 2, Ketua Divisi Organisasi, Sekretaris Umum, Serta sekretaris 2. Agenda pada rakor tersebut adalah penyusunan persyaratan dalam rangka penerbitan rekomendasi SIPP perawat. Hasil rapat tersebut telah disusun draft persyaratan dimaksud, dan akan segera disosialisasikan kepada pengurus korwil serta komisariat.

IMG-20130923-WA0001

Selanjutnya, pada tanggal 20 September 2013, PPNI menindaklanjuti rakor dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus harian, ketua divisi, serta pengurus komisariat dan korwil. Dalam acara yang diselenggarakan di gedung sekretariat bersama (sekber) PPNI Bantul tersebut membahas rencana kegiatan masing-masing divisi, serta informasi terbaru terkait pengurusan STR.

Kemenkes Dukung RUU Keperawatan

13040962921703837785

JAKARTA – Kementerian Kesehatan menyetujui lanjutan pembahasan RUU Keperawatan tanpa memasukkan Kebidanan dan secara simultan dilakukan harmonisasi dengan pembahasan RUU Tenaga Kesehatan. Demikian hasil rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI (18/9).

 

”Pemerintah mendukung hasil keputusan judul RUU Keperawatan. Kementerian Kesehatan tidak bersikeras untuk kepentingan suatu lembaga atau organisasi keprofesian tertentu, yang kami pertimbangkan hanyalah kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Menteri Kesehatan sebagai wakil pemerintah.

Terkait dengan Konsil Keperawatan Indonesia, Kementerian Kesehatan berpandangan bahwa Konsil di berbagai negara pada umumnya merupakan lembaga yang mandiri, bukan lembaga pemerintahan/negara (civil society), kecuali di Singapore dan Malaysia yang semi-pemerintah (dalam arti bahwa registrarnya adalah wakil pemerintah). Jika melihat kenyataan, Konsil di Indonesia yang ada, seperti Konsil Kedokteran Indonesia merupakan lembaga nonstruktural, otonom, mandiri, dan bersifat independen, keanggotaannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dan bertanggung jawab kepada presiden, serta menggunakan APBN.

Sedangkan dalam RUU Keperawatan, Konsil bersifat mandiri, bertindak sebagai registrar (meregistrasi) tenaga perawat dan mengeluarkan sertifikat registrasi nasional. Padahal dilihat dari sisi administrasi negara, kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah. Apabila Konsil tetap hendak dibentuk, maka perlu dicari jalan keluar yang terbaik.

Pemerintah dan DPR RI bertekad menyelesaikan RUU Keperawatan pada tahun 2013, agar perawat lebih jelas tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Selanjutnya dilakukan pembahasan Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari 29 anggota komisi dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan.

(sumber:Kemenkes RI)

Orientasi Mahasiswa Baru Akper Karya Bakti Husada Bantul

IMG-20130909-WA0000

PPNI, Bantul. Pada tanggal 7 September 2013 yang lalu, Akper Karya Bakti Husada (KBH) Bantul menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru selama 3 hari. Salah satu materi orientasi  adalah Kebijakan Legalitas Praktik Perawat, materi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PPNI kab. Bantul, Sri Rejeki Arum Wahyuni,SKM,MM. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan mengenai payung hukum yang mengayomi profesi perawat dalam melaksanakan tugasnya. Profesi perawat bukan merupakan pekerjaan tetapi diperlukan profesionalisme dan kesejawatan. Dalam menjalankan praktek seorang perawat harus sesuai dengan kewenangannya karena berhubungan dengan tanggungjawab dan tanggung gugat.

Syawalan Korwil 4 PPNI Bantul

IMG-20130904-WA0008

PPNI,Bantul. 4 Sept 2013.  PPNI Kabupaten Bantul mengadakan acara syawalan  di Rumah Makan Taman Mino. Korwil 4 ini beranggotakan Puskesmas Dlingo 1, Dlingo 2, Imogiri 1, Imogiri 2, serta Balai Pengobatan yang berada di wilayah Imogiri dan Dlingo.

Dalam pertemuan tersebut hadir pengurus PPNI Kabupaten Bantul diantaranya ; Ketua Umum PPNI Kabupaten Bantul, Sri Rejeki Arum W,SKM.,MM, Ketua I Endar Ruspeni,SKM, Sekretaris I Joko Sarwono,S.Kep.Ns, serta anggota devisi humas merangkap pengurus Korwil 4 yakni Drajat M, AMK.

Dalam kesempatan yang baik tersebut, Ketua Umum PPNI Kabupaten Bantul menyampaikan pembinaan diantaranya adalah meminta pengurus korwil untuk segera mengagendakan pemilihan pengurus mengingat masa jabatan yang sudah habis, kemudian  menggiatkan organisasi serta mendorong keaktifan anggota.

Syawalan di Korwil 3 PPNI Bantul

syawalan

Pada 31 Agustus 2013 yang lalu PPNI Kabupaten Bantul Korwil 3 yang diketuai oleh Nurlatifa,SSIT mengadakan syawalan yang dihadiri semua anggota. Pelaksanaan syawalan bertempat di RS Rahma Husada. Hadir juga dalam pertemuan tersebut pengurus PPNI Kabupaten Bantul, Endar Ruspeni,SKM serta Sihono,S.Kep.Ns. Pada pertemuan tersebut disosialisasikan mengenai KTA online dan pembinaan tentang keorganisasian.

Syawalan PPNI Bantul Korwil 1

IMG-20130829-WA0006

Bantul,PPNI. Pada 29 Agustus 2013 lalu, PPNI Korwil 1 mengadakan pertemuan dan syawalan di Pustu Bangunharjo Sewon Bantul. Pertemuan dihadiri oleh ketua PPNI Kab. Bantul Sri Rejeki Arum Wahyuni,SKM.,MM. Selain itu juga dihadiri oleh anggota Korwil 1 diantaranya adalah Pusk. Sewon 1, Pusk. Sewon 2, Pusk. Bantul 2, Klinik Rahma Medika, dan juga Dinas Kesehatan. Dalam acara tersebut disepakati beberapa hal yang berhubungan dengan seksi organisasi dan seksi kesejahteraan diantaranya adalah ; 1. iuran wajib tiap anggota sebesar 20 ribu, 2.salah satu dari kegiatan adalah bantuan kepada anggota baik yang punya hajat atau kena musibah sebesar 250 rb, dan mash ada kesepakatan lainny.

Sosialisasi Manual Rujukan Jamkesmas

 

 

 

IMG-20130828-WA0007

Bantul, PPNI. Pada tanggal 28 Agustus 2013 yang lalu PPNI Kabupaten Bantul menghadiri Sosialisasi Manual Rujukan Kehamilan, Persalinan, dan Bayi Baru Lahir berdasarkan petunjuk teknis Jampersal. Kegiatan yang dimotori oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ini dihadiri oleh organisasi profesi seperti IDI, IBI, dan PPNI. Selain organisasi profesi juga hadir peserta dari rumah sakit, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin.

Pada pertemuan yang dihadiri sendiri oleh Ketua PPNI Kab. Bantul, Sri Rejeki Arum W, SKM.MM, tersebut disampaikan isu-isu tentang permasalahan kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena perdarahan, preeklamsi, emboli air ketuban, kualitas pelayanan dasar dan rujukan, sistem rujukan maternal neonatal, sistem informasi maternal dan perinatal. Disampaikan juga adanya konsep regionalisasi rujukan KIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentasi Klinik Pratama

logo ppniBantul,PPNI. Pada tanggal 19 Agustus yang lalu, PPNI Kabupaten Bantul turut menghadiri kegiatan presentasi klinik pratama. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Seksi Regulasi, Bidang Sumberdaya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Presentasi dilakukan oleh 5 klinik pratama, antara lain adalah Klinik Amanah, Klinik D’lapan, Klinik Firdaus, Klinik dr Eny, dan Klinik Rumah Zakat. Selain PPNI, kegiatan presentasi tersebut dihadiri oleh Organisasi Profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dll. Dalam presentasi tersebut, PPNI Bantul yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Sri Rejeki Arum W,SKM,MM., memberikan masukan agar pengelola Klinik Pratama membuat uraian tugas perawat yang jelas, dan mendorong perawat untuk aktif sebagai anggota PPNI.

Reformasi Rekruitmen CPNS

Reformasi Sistem Pengadaan CPNS

cpns

1. Tujuan Pengadaan CPNS :

a. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral, yakni CPNS yang:
1) memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat
2) mampu berperan sebagai perekat NKRI
3) memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi pemerintah
4) memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan
(untuk memilih putra terbaik bangsa yang kompeten sesuai tuntutan pekerjaan di instansi pemerintahan)

b. Mewujudkan sistem seleksi CPNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak dipungut biaya;
(untuk mengembalikan kepercayaan generasi muda bahwa untuk menjadi PNS berdasarkan kemampuan diri sendiri)

2. Setiap CPNS harus mengikuti dan lulus :
a. Tes Kompetensi Dasar PNS
b. Tes Kompetensi Bidang sesuai bidang tugas masing masing jabatan

3. Kisi-kisi Materi tes kompetensi dasar PNS meliputi :
a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
1) Pancasila
2) Undang Undang Dasar 1945
3) Bhineka Tunggal Ika
4) Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)

b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai :
1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,
2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,
4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
1) Integritas diri,
2) Semangat berprestasi,
3) Kreativitas dan inovasi,
4) Orientasi pada pelayanan,
5) Orientasi kepada orang lain,
6) Kemampuan beradaptasi,
7) Kemampuan mengendalikan diri,
8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,
9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,
10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan
11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

4. Kisi-kisi Materi tes kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional, misalnya untuk Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk Medis paramedic oleh Menteri Kesehatan, dan Iain-lain sesuai jabatan fungsional.
5. Soal tes kompetensi dasar PNS disusun oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri,
6. Pengolahan hasil tes kompetensi dasar dilakukan oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh Tim Ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, atau menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
7. Penentuan kelulusan kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (Passing grade) yang ditetapkan oleh Men PANRB berdasar rekomendasi dari Tim Ahli/Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.
8. Pengawasan selama pelaksanaan rekrutmen CPNS oleh unsur Pengawasan internal pemerintah (inspektorat/Deputi Pengawasan), BPKP,) unsur pengawasan ekternal, unsur audit tehnologi (BPPT, Lemsaneg) unsur masyarakat (konsorsium LSM) maupun perguruan tinggi.

sumber : Menpan